Jl. Jimerto 25-27 Surabaya - Gedung Pemerintah Kota Surabaya Lt.5

Tatanan 6 - Kehidupan Sosial Yang Sehat


Indikator untuk menilai keadaan kehidupan sosial yang sehat adalah sebagai berikut :

Menurunnya angka kemiskinan (4%-6 %) ; Adanya pengemis dan gelandangan di sarana umum ; Menurunnya jumlah pemakai narkoba ; Menurunnya jumlah tuna susila ; Adanya rumah singgah bagi anak jalanan ; Adanya kursus/ pelatihan kerja bagi tenaga informal ; Adanya pengembangan kreatifitas anak dan produktifitas lanjut usia ; Adanya program pendidikan penanganan kecacatan ; Adanya fasilitas bagi penderita kecatatan di tempat umum ; Kebijakan pemda terhadap penanganan masyarakat di daerah terpencil/pulau kecil ; Sarana transportasi  umum menuju daerah terpencil /pulau kecil ; Sarana kesehatan di daerah terpencil /pulau kecil ; Sarana TPA  yang memenuhi syarat ; Program khusus terhadap anak terlantar, jompo/lanjut usia ; Program kesiapsiagaan penanggulangan bencana bagi masyarakat ; Kejadian kerusuhan/ anarkis ; Memilki contingency plan masalah bencana ; Tempat/wadah perlindungan bagi Perempuan dan anak korban kekerasan ; Kasus perdagangan orang (Trafiking) dalam 1 tahun terakir.

1. Program khusus terhadap anak terlantar, jompo/lanjut usia

    Penanggulangan Masalah Sosial bertujuan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup bagi penyandang masalah sosial dengan sasaran meningkatnya pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani sebanyak 2.707 orang pada tahun 2006, 3.588 orang pada tahun 2007, 5.333 orang pada tahun 2008 dan 10.203 orang pada tahun 2009. Adapun penanganan PMKS pada tahun 2010 sebesar 15,699 orang atau 38.95 persen. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota dalam penanganan PMKS antara lain Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi sosial PMKS, Pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi lanjut usia, Peningkatan kualitas SDM keluarga miskin yang berprestasi, Pembinaan mental sosial bagi PMKS, Pembinaan Tenaga Kerja Sosial Masyarakat serta Bimbingan teknis penanganan PMKS dan Pendataan PMKS.

   Banyaknya jumlah PMKS di Kota Surabaya menunjukkan bahwa Kota Surabaya merupakan salah satu daerah tujuan urbanisasi bagi PMKS, sehingga anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota Surabaya untuk pelayanan PMKS tidak akan optimal bilamana Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota lain tidak melakukan upaya penanganan sesuai dengan MoU antara Gubernur Jawa Timur dengan Bupati/Walikota Se Jawa Timur Nomor: 120.1/037.012/2004 dan 462.1543.4/436.1.2/2004 tanggal 27 April 2004 tentang Kerjasama Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya anak jalanan, wanita tuna susila, gelandangan, gelandangan psikotik dan pengemis bertempat di Gedung Bank Jawa Timur Jl. Basuki Rachmad No. 98 - 104 Surabaya pukul 13.00 WIB disaksikan oleh Ketua DPRD Kabupaten/ Kota Se Jawa Timur dan sejumlah pejabat di Provinsi Jawa Timur dan ditindaklanjuti dengan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Surabaya tentang Kerjasama Pembangunan Daerah dengan Nomor Surat 120.1/84/012/2009 dan 415.4/4167/436.2/2009 tanggal 1 September 2009.

2. Program kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Bagi Masyarakat

    Penyediaan kawasan ruang evakuasi bencana dilakukan dengan menggunakan ruang terbuka hijau dan non hijau yang ada pada setiap lingkungan dan Kecamatan untuk menampung korban bencana; serta menggunakan ruang-ruang dan bangunan lainnya yang dapat berubah menjadi tempat pengungsian sementara.

3. Kasus Perdagangan Orang (Trafficking) dalam 1 tahun terakhir

    Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), non KDRT dan trafficking (perdagangan orang). Jumlah kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 150 kasus pada tahun 2006, 191 kasus pada tahun 2007, 162 kasus pada tahun 2008, 202 kasus pada tahun 2009 dan 229 kasus pada tahun 2010. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan Konseling; Medis berupa rujukan ke Pusat Pelayanan Terpadu / Rumah Sakit, Hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN); Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, home visit, out reach, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan ketrampilan) dan pemberdayaan (bimbingan rohani, pemberian ketrampilan serta pendampingan pemulangan); Shelter (Rumah Aman).